Obrolan Tumpek Krulut

Negeri yang Sok Demokratis

Udeng nyegir, kamen nyerebet nyapuh jagat. Begitulah penampilan I Wayan Bedag Poleng saat Tumpek Krulut yakni hari pemujaan kehadapan Sanghyang Isawara. I Wayan Bedag Poleng yang baru saja selesai menjalankan ritual yakni oton gambelan. Ia bertemu dengan I Ketut Lutung Puruh sedang duduk bersama I Nyoman Kebo Edan dan I Made Pitik Bengil. Mereka saling bertegur sapa di batan bingin (di bawah pohon beringin).

Pas di seberang jalan di tempat mereka ngobrol, terpampang baliho dengan ukuran yang cukup besar memuat gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Baliho itu lengkap dengan identitas pemasangnya untuk menunjukkan loyalitas dan dukungan kepada partai dan kandidat. Pertama kali I Wayan Bedag Poleng menyoroti mengenai baliho yang semarak di seluruh poelosok tanah Bali yang berisi ucapan selamat Hari Raya Nyepi, Galungan dan Kuningan lengkap dengan gambar kandidat serta gambar si pemasang. Memamng cerdas si pemasang. Setali tiga uang, baliho politik mendompleng hari raya untuk mensosialisasikan kandidat yang diusung, sekaligus ajang unjuk loyalitas pemasang kepada partainya.

I Wayan Bedag Poleng juga mengatakan, selain parati, pengurus partai, kini ormas pun terlibat langsung meramaikan panggung politik praktis di tanah Dewata ini. Ormas tampil dengan dukungan  ke kandidat tertentu selain untuk mensosialisasikan eksistensi ormas tersebut. Tidak itu saja, para perorangan juga ikut nompleng sebagai pendukung kandidat. Yah boleh dikata numpang ngeceng ke hadapan publik. Belum lagi kelompok, keluarga, banjar, asosiasi tertentu, dan lain-lain ikut meramaikan kontes lima tahunan ini. Dengan demikian, hari raya Nyepi, Galungan dan Kuningan, selain dimeriahkan dengan penjor, juga meriah dengan kontes baliho yang pemasangannya banyak menyalahi aturan. Oleh karena banyaknya ormas ormas yang memasang baliho, smpai-sampai pengawas pemilu berpikir dua kali untuk menertibkan baliho yang pemasangannya menyalahi aturan.

I Nyoman Kebo Edan ikut nimbrung, bahwa era reformasi yang digulirkan dengan penguatan demokrasi dan supremasi hukum seperti telah mencari bentuk tersendiri di masyarakat. Reformasi telah diterjemahkan menjadi sebuah kebebasan tak terbatas. Semua bisa berbuat apa, dimana dan kapan saja dengan alas an semangat reformasi. Sesuatu yang tadinya tabu untuk dibicarakan didepan umum. Kini menjadi bahan bualan tanpa tedeng aling-aling dan melabrak norma-norma kepatutan. Demokrasi diterapkan menjadi segala sesuatu harus dipilih langsung melalui keberpihakan secara terbuka. Tentu saja hal ini menyebabkan banyak orang bahkan banyak pejabat publik melakukan perilaku politik secara terbuka. Ambil contoh dalam pilkada kali ini, semua bupati, camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kades, kadus, kelian adat, bendesa atad, kelian subak, pemaksan, melakukan tindakan poltik praktis mendukung salah satu kandidat. Walaupun memang kita harus menyebutnya sebagai oknum. Inilah demokrasi terjemahan mereka. Demokrasi model ini menjadi trend di tingkat akar rumput. Pokoknya dalam pemilihan ketua atau kelian, tak afdol rasanya jika tidak melakukan pemihihan.

Dengan sedikit keta (gagap), I Ketut Lutung Puruh ikut berkomentar. Tak salah memang, cuman tindakan ini akan menjadi kontraproduktif apabila masyarakat tak dewasa dalam berdemokrasi. Sebab, sistem demokrasi diakomodasi, namun budaya serta moral yang mengikuti demokrasi itu belum diadopsi. Seperti misalnya kebiasaan dalam berbeda pendapat di kalangan masyarakat kita masih rendah. Demikian juga dengan menyikapi hasil pemilihan dengan kebesaran jiwa masih belum terbiasa. Perbedaan pilihan menyebabkan pro kontra di masayarakat yang rentan memunculkan gesekan social. Justru akan mencederai proses demokrasi itu sendiri.

I Ketut Lutung Puruh lagi melanjutkan perkataannya yang gagap itu. Sudah sejak awal jaman reformasi kita sudah belajar untuk berbeda pendapat dan belajar menerima hasil pemilihan dengan kebesarn jiwa. Namun sampai sekarang kita belum lulus ujian itu. Kita belum bisa menerima segala macam perbedaan pendapat dan kekalahan dalam sebuah pemilihan langsung. Hal ini justru menjadi tantangan bagi demokrasi di tanah ini. Hampir sebagain besar kekisruhan keamanan  yang terjadi di tanah nusantara ini adalah akibat dari penerapan demokrasi itu sendiri yang belum matang. Atas dasar demokrasi, masyarakat telah menghancurkan tatanan moral mereka sendiri, merusak fasilitas umum, dll. Padahl sejatinya masyarakat itu hidup dan tinggal serta mencari makan di daerah yang sma. Artinya mereka itu pada dasarnya adalah satu. Karen perbedaan aspirasi mereka menjadi terpecah.

I Nyoman Kebo Edan lalu mengomentari omongan I Ketut Lutung Puruh. Kalau dipikir-pikir, demokrasi yang cocok bagi kita adalah Pancasila, tanpa harus malu mengakui keunggulan produk Orde Baru ini. Demokrasi yang dikontrol oleh tata nilai Pancasila, saling menghargai, menerima perbedaan, serta pengendalian diri, permusyawaratan, mufakat, serta dewasa dalam menyikapi permasalahan dalam berdemokrasi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada negara, secara moral kepada masyarakat, serta secara spiritual kepada Tuhan Yag Maha Esa. Demokrasi Pancasila yang dimaksud adalah mengutamakan musyarawah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak ada kata mufakat, barulah kemudian dilakukan pemilihan sebagai jalan terkahir untuk mengambil keputusan.

Menurutnya Nyoman Kebo Edan, kegiatan politik yang ideal untuk karakter masyarakat kita di sini adalah sitem poltik masa mengambang. Dimana kegiatan poltik terbawah terjadi pada tingkatan distrik atau kecamatan dengan sistem perawakilan yang tak langsung menyentuh akar rumput. Artinya kegiatan politik praktis terjadi pada tingkat elit, sedangkan akar rumput hanya sebagai simpatisan yang pasif yang hanya menyalurkan aspirasinya kepada partai poltik dalam pemilu legislative. Apabila masyarakat secara praktis terlibat dalam politik seperti sekarang ini, maka tetap saja akan terjadio benturan, terjadi kerusuhan, masyarakat bergejolak, intrik politik sangat kental dalam masyarakat, yang berpotensi terjadi bentrok fisik antar kelompok masyarakat sebagai konsekuensi dari system demokrasi. Negeri bergolak, masyarakat terpecah. Pemimpin yang terpilih akan hanya focus pada kantong-kantong suara pendukungnya, seraya mengesampingkan konstituen rivalnya. Sudah tentu hal ini makin tidak produktif. Konsep pemerataan yang selalu didengungkan tak akan pernah terlaksana. Belum lagi para pemimpin akan selalu sibuk dengan kegiatan politik untuk mempertahankan kedudukannya, atau menggapai kedudukan yang lebih tinggi. Akar rumput saat ini terbelenggu oleh politik. Pokoknya politik.. politik.. poltik..

Pembicaraan tersebut didengarkan dari tadi oleh Ida Bagus Geruda Mungkur, lalu berkomentar, Tak ada yang tak berpolitik pada jaman sekarang. Pejabat, pengusasa, kepala desa, camat, kepala dinas, pegawai, buruh, petami, kelian adat, kepala dusun, kelian subak, guru, para pemangku, bahkan Ida Pedanda, tak lepas dari kungkunagn politik. Pokoknya semua komponen masyarakat dan semua potensi terlibat di dalam kegiatan poltik praktis. Mobilisasi komponen masyarakat secara besar-besaran ini menimbulkan intrik yang semakin kental di dalam akar rumput yang ketika disulut sedikit saja, maka akan mudah terbakar menjadi aksi masa yang sudah tentu akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan demokrasi dan reformasi itu sendiri.

Gus Mungkur melanjutkan, artinya dalam jaman demokrasi dan reformasi ini, sepertinya semua harus memihak. Hidup ini harus memihak ke salah satu kubu. Hidup ini harus berpolitik, sesuia dengan kepentingan masing-masing dan berkelompok. Sudah jarang sebuah rapat untuk memilih pemimpin dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sudah jarang sebuah pengambilan keputusan dilakukan dengan cara paras paros. Inilah iklim demokrasi menurut masyarakat kita saat ini. Anehnya lagi demokrasi yang diterapkan saat ini justru melahirkan pemimpin yang korup, akibat dari biaya politik yang tinggi. Sebab untuk mencapai  jabatan tersebut, sudah banyak ongkos yang dikeluarkan untuk menombok rakyat pemilih. Demokrasi yang melahirkan budaya sogok menyogok antara kandidat dengan pemilih. Tak ada uang, tak nyoblos. Kebiasaan untuk memperjualbelikan suara, biar sama-sama dapat untung. Demikian demokrasi yang berkembang. Demokrasi yang tak dikontrol hati nurani. Demokrasi yang tak dibarengi dengan supremasi hukum. Demokrasi yang babak belur dengan berbagai macam pelanggaran, tak ada yang berani memberi sangksi. Demokrasi kebablasan yang justru melahirkan pemimpin kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan sistem demokrasi pancasila.

Nah kini giliran dari Anak Agung Toke Anyud berkomentar. Memang benar apa yang kalian katakana sedari tadi. Belum lagi biaya untuk sebuah perhelatan akbar seperti pemilu menghabiskan sekian puluh miliar rupiah. Sungguh dana yang amat besar, yang ujung-ujungnya hanya melahirkan pemimpin yang korup, mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sungguh sayang. Jika saja dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur, maka jalan akan mulus, jembatan kokoh, untuk membeli beras, maka sekian banyak perut akan terkenyangkan. Atau digunakan untuk memperbaiki pura dan melakukan yadnya, maka tanah dewata ini akan berlimpah berkah. Kalau saja semua berpikir kolot seperti aku. Demikian kata Gung Toke.

Perbincangan di bawah pohon beringin itu menjadi semakin hangat ketika I Putu Gede ande Buaya Mangap datang lalu mengomentari obrolan tadi. Kini terus terang saja, masyarakat sudah jenuh dengan pemilihan.. pemilihan.. pemilihan... Sudah repot, biaya tinggi, terjadi konflik di masyarakat, dan parahnya lagi pemimpin yang dihasilkan tak sesuai dengan harapan rakyat.  Inilah yang menyebbakan angka kehadiran pemilih dalam pemilu menjadi semakin rendah, alias angka golput semakin tinggi. Karean rakyat sudah jenuh. Pande Buaya Mangap lalu berpikir dan berkata. Kalau boleh aku usul, sebaiknya  cukup diadakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Urusan pemilihan gubernur, bupati / walikota, serahkan saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat di propinsi maupun di kabupaten / kota. Dengan harapan akan lebih irit, tidak sibuk, tidak menimbulkan biaya politik tinggi, waktu lebih efisien, tak memerlukan tenaga yang besar dan mahal. Yang penting lagi adalah untuk meminimalisir terjadinya gesekan di tingkat akar rumput akibat aspirasi yang berbeda.

Mendengar pemaparan dari Pande Buaya itu, tampaknya sebagian dari mereka sangat setuju dan sebagian lagi agak keberatan. Sebab mereka menyandarkan penghasilannya dari kegiatan pemilu, baik itu sebagai tim sukses, sebagai penyedia property, maupun sebagai pekerja kontrak untuk menjadi anggota penyelenggara pemunggutan suara. Ha ha .. kalau begitu kayaknya masih perlu waktu panjang untuk mewujudkan ide ini. Demikian I Putu Pande Buaya Mangap meninggalkan tempat itu, dan pertemuan saat itupun bubar. (Taksu/02).